Soal Calon DPD, Putusan MK untuk Kembalikan Muruah DPD

0
161
WARNA WARNI KOMPLEK PARLEMEN
WARNA WARNI KOMPLEK PARLEMEN

LEBIH CEPAT – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 sudah menegaskan bahwa ada larangan bagi calon anggota DPD yang melakukan pekerjaan lain yang berpotensi menjadikan konflik kepentingan dengan peran dan fungsi anggota DPD. Salah satunya yaitu pengurus partai politik.

Alasan fundamental lain, MK menyebutkan bahwa kelembagaan DPD perlu diisi oleh tokoh-tokoh daerah, yang merupakan representasi tempat yang tidak merupakan pengurus partai politik. Dengan demikian, tujuan kelembagaan DPD sebagai representasi tempat mampu terpenuhi. Kondisi ini sekaligus membedakan kelembagaan DPD dengan DPR, yang merupakan representasi partai politik.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani mengatakan, Putusan MK tersebut sudah terang ingin mengembalikan muruah DPD sebagai forum perwakilan tempat dan bukan representasi dari partai politik. “Calon anggota DPD dihentikan orang yang menduduki jabatan pengurus parpol. Itu putusan MK semoga forum DPD steril dari representasi politik,” kata Fadli Ramadhani di Jakarta, Rabu (31/10).

Menurutnya, selama ini fungsi kelembagaan DPD yang juga sekaligus representasi dari pengurus parpol sudah keluar dari muruah DPD. Karena itu, surat pengunduran diri dari pengurus parpol merupakan salah satu syarat yang diharapkan untuk menjadi anggota DPD.

“Surat pengunduran diri yaitu syarat pencalonan, makanya KPU mengatur bila tidak menyerahkan surat pengunduran diri, konsekuensinya akan dicoret dan tidak dimasukan dalam daftar calon tetap (DCT). Peraturan ini berlaku kepada seluruh calon anggota DPD,” tuturnya.

Dia juga menanggapai pernyataan bahwa uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 perihal Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang dikabulkan MA, akan berimplikasi eksklusif terhadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

BACA JUGA:  ESDM Segera Beri Perpanjangan IUPK Freeport

“Jika benar, maka putusan MA akan berdampak pada penyelengaraan pemilu. Harus jelas, bab mana yang dikabulkan, apa perintah putusannya. Jangan memunculkan keputusan dikabulkan saja. Kita belum melihat mirip apa putusan tersebut,” kata Fadli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here