5 Alasan Disabilitas Harus Punya Hak Suara

0
260
5 Alasan Disabilitas Harus Punya Hak Suara
5 Alasan Disabilitas Harus Punya Hak Suara

LEBIH CEPAT – Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendukung kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendaftarkan penyandang disabilitas sebagai pemilih pada Pemilu 2019 mendatang.

Anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti, menyampaikan terdapat lima alasan mengapa penyandang disabilitas harus mempunyai hak pilih.

“Pertama, secara filosofis, penyandang disabilitas mental yakni insan yang mempunyai hak asasi yang setara semenjak kelahirannya. Salah satu hak asasi insan (HAM) yang dimaksud yakni hak politik, khususnya dalam hal ini yakni hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak sanggup dibatasi oleh negara, kecuali menurut putusan pengadilan atau Undang-undang. Sampai ketika ini tidak ada putusan pengadilan dan Undang-undang yang melarang penyandang disabilitas mental untuk memakai hak memilihnya dalam Pemilu 2019,” kata Yeni Rosa Damayanti dalam keterangan pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11).

Alasan kedua, lanjut Yeni, secara yuridis penyandang disabilitas mental yakni warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak konstitusional yang sama. Karena itu wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara setiap hak dan kewajibannya. Menurutnya, Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian aturan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’.

“Ketentuan dalam pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. Selain itu, tidak ada satu pun Pasal dalam UU Pemilu yang melarang penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental untuk memakai hak memilihnya,” tutur Yeni.

Ketiga, secara medis kapasitas seseorang untuk menentukan dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau tanda-tanda yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Artinya, penyandang disabilitas mental mirip penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan.

BACA JUGA:  Jadi Calon Waketum PSSI, Kusnaeni Anggap Dirinya Underdog

“Penyandang disabilitas mental dengan disfungsi kognitif yang berat akan menghipnotis kemampuan kapasitasnya, tetapi fungsi kognitif tetap sanggup ditingkatkan dengan pembelajaran dan pelatihan,” tegas Yeni.

Anggota koalisi lainnya yang berasal dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, menambahkan alasan keempat dari sisi sosiologis.

Menurutnya, perkembangan masyarakat Indonesia, pascapengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Berbagai acara sudah melibatkan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas mental termasuk dalam ragam penyandang disabilitas, sehingga segala upaya sosialisasi dan peningkatan interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat secara umum juga melibatkan penyandang disabilitas mental.

Adapun alasan kelima dilihat dari sisi historis. Dari sisi tersebut, pelarangan hak menentukan pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional.

“Perkembangan HAM internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental,” tutup Fasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here