ASEAN Perkuat Kerja Sama untuk Kendalikan Perubahan Iklim

0
7
ASEAN Perkuat Kerja Sama Untuk Kendalikan Perubahan Iklim
ASEAN Perkuat Kerja Sama Untuk Kendalikan Perubahan Iklim

LEBIH CEPAT – Negara-negara anggota ASEAN terus memperkuat kolaborasi dalam pembiasaan dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini penting, alasannya ASEAN mampu memberi pengaruh besar dalam upaya menjaga suhu bumi tidak naik lebih dari 2 derajat dari masa prarevolusi industri, mirip tertuang dalam traktat global, Persetujuan Paris.

Di sisi lain, wilayah ASEAN juga sejatinya rentan mendapatkan pengaruh negatif perubahan iklim. Demikian terungkap ketika sesi diskusi panel yang digelar di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) di Katowice, Polandia, Selasa (4/12) waktu setempat.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, kolaborasi antara negara ASEAN sangat diperlukan, alasannya berada di wilayah bertetangga serta mempunyai banyak persamaan. “Jika kita bekerja sama, ASEAN mampu berkontribusi sampai 5,49% dari penurunan emisi gas rumah beling (GRK) dunia,” katanya.

Untuk memperkuat kolaborasi antarnegara anggota, telah dibuat kelompok kerja ASEAN untuk perubahan iklim (AWGCC). Di sana, negara ASEAN saling menyebarkan pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kapasitas pengendalain perubahan iklim.
Ruandha menekankan, kolaborasi antarnegara ASEAN sangat penting mengingat setiap negara mempunyai perkembangan berbeda dalam mencapai sasaran pengurangan emisi GRK.

“Kerja sama diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pengurangan emisi negara ASEAN,” kata dia.

Sementara, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rachmawaty mengungkapkan, dalam dokumen bantuan nasional yang diniatkan (National Determined Contribution/NDC) Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 29% pada tahun 2030 atau mencapai 41% dengan pinjaman internasional.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh sejumlah sektor dengan sektor energi dan kehutanan menjadi kontributor terbesar, masing-masing 11% dan 17,2%. Emma menyatakan, sejumlah perangkat telah dikembangkan untuk mendukung pencapaian NDC. Termasuk perangkat MRV (pemantauan, pelaporan, dan verifikasi), sistem registri nasional, dan pembiayaan.

BACA JUGA:  Staf Presiden Bilang SUV Esemka Dijual Rp200 Jutaan

Kepala Program Kehutanan dan Perubahan Iklim Institut Penelitian Kehutanan Malaysia Elizabeth Philip menuturkan, Malaysia mengandalkan sketsa REDD plus (pengurangan emisi gas rumah beling dari deforestasi dan degradasi) untuk mencapai NDC yang ditargetkan sebanyak 45% jikalau mendapat pinjaman internasional.

“Implementasi REDD plus akan mendukung pencapaian NDC Malaysia, dimana pengelolaan hutan berkelanjutan memberi bantuan terbesar,” kata Elizabeth.

Kepala Kantor Perubahan Iklim Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Albert Altarejos Magalang menyatakan, pemerintah Filipina menekankan perihal pentingnya keadilan dalam pengendalian perubahan iklim global. Filipina menyerukan supaya negara maju sebagai emiter terbesar GRK bertanggung jawab. Sementara negara berkembang mirip Filipina, seharusnya tetap diberi kesempatan untuk membangun tanpa terikat pada pembatas emisi GRK.

Perwakilan AWGCC yang juga Deputi Direktur Program Perubahan Iklim, Badan Lingkungan Hidup Singapura, Rohaya Saharom mengingatkan pentingnya negara ASEAN bekerja sama dalam pengendalian perubahan iklim. Menurut dia, banyak wilayah di negara ASEAN yang berada di tepi pantai yang terancam kenaikan muka air maritim pengaruh perubahan iklim.

Selain itu, perubahan iklim juga mengancam produksi pangan bagi masyarakat ASEAN. “Saat ini wilayah ASEAN juga sudah mengalami tragedi iklim mirip angin puting-beliung dan banjir,” kata Rohaya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here