KPK dan Presiden Makara Lembaga Paling Dipercaya Masyarakat

0
254
KPK Dan Presiden Jadi Lembaga Paling Dipercaya Masyarakat
KPK Dan Presiden Jadi Lembaga Paling Dipercaya Masyarakat

LEBIH CEPAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi forum negara yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada forum negara lainnya. Hal ini merupakan hasil survei ihwal “Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi di Indonesia” yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW).

Survei ini dilakukan pada 8-24 Oktober 2018 dengan melibatkan 2.000 responden. KPK menerima iktikad sebanyak 85 persen, sementara Presiden menerima iktikad dari 84 persen.

“KPK bersama dengan Presiden itu yakni dua forum produk demokrasi yang paling menerima tingkat iktikad di mata publik. Ini iktikad secara umum, bukan hanya soal pemberantasan korupsi,” kata peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers hasil survei di Hotel Akmani, Jakarta (10/12).

Di bawah kedua forum tersebut atau di posisi ketiga terdapat kepolisian yang menerima iktikad dari 75 persen responden. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 73 persen, Pemerintah Daerah (Pemda) 73 persen, Nahdlatul Ulama (NU) 71 persen, Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), Pengadilan, dan Kementerian/Lembaga masing-masing 70 persen.

“Polisi 75 persen. Terus terperinci iktikad terhadap polisi di luar dari PR mereka soal pemberantasan korupsi, iktikad ini ada peningkatan,” paparnya.

Sementara forum lainnya mirip Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammadiyah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa menerima iktikad di bawah 70 persen.

Sedangkan DPR/DPRD hanya menerima iktikad sebanyak 60 persen responden. Perusahaan swasta 57 persen, dan partai politik hanya menerima 50 persen.

“Yang paling rendah partai politik dan dewan perwakilan rakyat juga,” kata Burhanuddin.

Posisi terakhir Ombudsman RI yang menerima tingkat iktikad 48 persen. Burhanuddin menduga, rendahnya iktikad terhadap Ombudsman alasannya yakni banyak masyarakat yang belum mengetahui forum pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

BACA JUGA:  Dishub Dilibatkan Awasi Penyesuaian Tarif Ojek Online

“Nah ini Ombudsman itu problemnya banyak yang tidak tahu, jadi mampu 48 persen. Mungkin namanya kurang eksotik. Terlalu susah disebut. Yang tidak tahu tinggi lagi,” ungkapnya.

Survei ini dilakukan pada 8-24 Oktober 2018 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 19 tahun atau lebih atau sudah menikah dikala survei dilakukan. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 2.000 responden yang dipilih secara acak memakai metode multistage random sampling dan margin of error +- 2,2 persen pada tingkat iktikad 95 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here