Presiden Minta Aparat Hukum Tindak Upaya Deligitimasi KPU

0
50
Presiden Joko Widodo Menunjukkan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Saat Sosialisasi Kepada Penerima Dan Pendamping Di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Presiden Joko Widodo Menunjukkan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Saat Sosialisasi Kepada Penerima Dan Pendamping Di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Jakarta, Senin (3/12/2018).

LEBIH CEPAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi upaya sejumlah pihak yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Presiden menyatakan, pegawapemerintah penegak aturan sepatutnya tidak membiarkan hal itu terjadi.

“Aparat dihentikan membiarkan kegiatan-kegiatan yang mendelegitimasi KPU,” kata Presiden dikala ditanya wartawan terkait indikasi pendelegitimasian KPU di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut Presiden, KPU merupakan forum yang berwenang menggelar pesta demokrasi mirip pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), hingga pemilihan kepala kawasan (pilkada).

“Apapun KPU yaitu penyelenggara pemilu, pilkada, pilpres, pileg yang semua harus mendukung. Makara bila ada orang-orang, pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, aku sampaikan kepada Kapolri, tegas,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa ada tujuh kontainer yang diisukan masing-masing berisi 10 juta surat bunyi tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer berisi surat bunyi tercoblos itu dikirimkan eksklusif dari Tiongkok.

BACA JUGA:  Lewat Laga Ketat, GMC Cirebon Kalahkan Tenaga Baru Pontianak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here