Wacana Peleburan BP Batam Dinilai Salah Kaprah

0
135
Wacana Peleburan BP Batam Dinilai Salah Kaprah
Wacana Peleburan BP Batam Dinilai Salah Kaprah

LEBIH CEPAT – Rencana peleburan kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam menerima kritik dari sejumlah pihak.

Pakar Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana menilai, wacana melebur kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam merupakan kebijakan yang salah kaprah.

“Pengembangan Batam semenjak semula diupayakan menjadi free trade zone (FTZ) dengan pendekatan supply-side semenjak zaman Presiden Suharto, yang dibutuhkan menjadi gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi,” kata Danang dalam keterangannya, Jumat (11/1).

Jika melihat di Hanoi dan Penang, lanjut dia, daerah industri diserahkan ke pemerintah daerah tapi kelembagaannya besar lengan berkuasa sehingga bila ada duduk perkara bisa pribadi diurus di pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu.

“Kalau kini di Indonesia populer dengan birokrasi yang berbelit-belit. Apakah relevan kalau dikelola oleh Wali Kota? Di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Danang, bila melihat potensi BP Batam yang menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor, sepatutnya BP Batam diberikan kewenangan lebih dengan pengelolaan yang lebih profesional.

“Sehingga bisa bersaing dengan negara-negara tetangga mirip Singapura maupun Malaysia, bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas. Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi,” sambungnya.

Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani S Motik, menuturkan, antara BP Batam dan pemkot (Pemkot) Batam merupakan dua hal yang berbeda. BP Batam ialah entitas profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara itu, wali kota merupakan pemerintah daerah.

“Wali kota sendiri itu sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota, maka kan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik di dalamnya,” imbuh dia.

BACA JUGA:  200.000 Kendaraan Masuk Jakarta Lewat Tol Cikampek

Menurutnya, apa yang sudah ada di Batam kini ini sudah baik alasannya investasi di Batam mulai mengeliat. Batam pada 2017 masih tumbuh di kisaran 2 persen, pada 2018 tumbuh di atas 4 persen.

“Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya,” tutur Suryani.

Anggota Komisi VI dewan perwakilan rakyat Bowo Sidik meminta, pemerintah duduk bersama dengan dewan perwakilan rakyat dalam mengambil keputusan terkait BP Batam.

“Karena Undang-undang (UU) FTZ menyebut BP Batam dikelola oleh forum setingkat menteri yang menjadi kawan di Komisi VI DPR,” kata anggota dari fraksi Partai Golkar itu.

Dia menambahkan, peleburan itu melanggar melanggar UU 23/2014 wacana Pemerintahan yang melarang wali kota merangkap jabatan dan UU 53/1999 yang dengan terang membagi wewenang dua forum tersebut.

“Sebagai kawan koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan dewan perwakilan rakyat RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here