Erick Thohir: Kinerja Pemerintahan Jokowi Sudah Terbukti

0
10
Erick Thohir Kinerja Pemerintahan Jokowi Sudah Terbukti
Erick Thohir Kinerja Pemerintahan Jokowi Sudah Terbukti

LEBIH CEPAT – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, memaparkan beberapa pencapaian dan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju Indonesia maju. Setelah lebih dari empat tahun pemerintahan berjalan, dampak sosio-ekonomi dari banyak sekali kebijakan ini telah nyata dirasakan oleh masyarakat banyak.

Meneruskan pencapaian pada periode sekarang, Presiden Joko Widodo ketika ini mencalonkan diri untuk periode kedua dengan platform acara “Indonesia Maju” yang memprioritaskan pembangunan manusia, daya saing ekonomi, seni dan budaya, supremasi hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam acara “Indonesia Maju”, Presiden Joko Widodo berupaya untuk memastikan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, memperbaiki birokrasi serta korelasi antara pemerintah sentra dan daerah.

Pada penanganan stunting, pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk menangani persoalan stunting, khususnya bagi balita. Tingkat stunting balita di Pemerintahan Presiden Joko Widodo turun ke 30,8 persen di tahun 2018 dari 37,2 persen di tahun 2013.

“Penurunan ini diperlukan akan berlangsung ke depan. Sebagai contoh, secara khusus, dalam APBN 2019, pemerintah juga telah mengalokasikan acara khusus untuk percepatan penurunan stunting sebesar Rp 29 triliun secara koordinatif di 18 kementerian dan forum untuk melaksanakan intervensi gizi bagi belum dewasa balita melalui perbaikan asupan makanan, peningkatan kanal pelayanan kesehatan, penyediaan air higienis dan sanitasi, serta pendampingan kesehatan. Melalui banyak sekali upaya ini, diperlukan tingkat stunting balita menurun menjadi 22 persen di tahun 2022 (estimasi Bank Dunia),” ujar Erick.

Dari sisi percepatan penurunan tingkat kemiskinan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia penurunan kemiskinan mencapai single digit (satu digit), adalah sebesar 9,82 persen di tahun 2018. Diharapkan pada tahun 2019, tingkat kemiskinan akan menurun lebih lanjut antara 8,5-9,5 persen. Selain itu, koefisien Gini yang merupakan indikator dari pemerataan pembangunan, semakin membaik dalam pemerintahan Joko Widodo, adalah dari 0,40 menjadi 0,38.

Komitmen pemerintah ini secara terang ditunjukkan dalam alokasi Program Perlindungan Sosial dalam APBN 2019 mencapai Rp 387,3 triliun, naik hingga 32,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini untuk memperlihatkan jaminan proteksi sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin.

Perbaikan Pendidikan
Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk tetap menjaga anggaran pendidikan dalam APBN 2019 sebesar 20 persen dari APBN, adalah sebesar Rp 492,5 triliun rupiah. Hal ini untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas sumber daya insan Indonesia biar lebih kompetitif (improving Indonesia’s human capital). Melalui ini, diperlukan Indeks Pendidikan Manusia Indonesia akan semakin meningkat.

Anggaran pendidikan ini digunakan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), acara perbaikan kanal sekolah, pemberian Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa.

Selain itu juga untuk pemberian sumbangan pembiayaan beasiswa bidikmisi di pendidikan tinggi umum dan keagamaan kepada 471.000 mahasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan tunjangan profesi guru, pemberian sumbangan operasional bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), penguatan LPDP yang akan menyalurkan 27 ribu beasiswa pada tahun 2019, dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi.

Jaminan Kesehatan Nasional
Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki visi besar untuk memperlihatkan pelayanan kesehatan yang memadai kepada segenap warga negara Indonesia. Dalam APBN 2019, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 123,1 triliun untuk anggaran kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kanal dan kualitas layanan kesehatan.

BACA JUGA:  Diimbangi Bhayangkara FC, Pelatih PSM Kritisi Kepemimpinan Wasit

Pemerintah telah memperluas penerimaan sumbangan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pencapaian peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) meningkat dari 86,4 juta jiwa di tahun 2015 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2019. Selain itu, persentase kesediaan obat dan vaksin di tingkat puskesmas akan meningkat dari 79,4 persen pada tahun 2015 menjadi 95 persen pada tahun 2019.

Dalam rangka mengatasi potensi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2019, pemerintah akan terus melaksanakan banyak sekali bauran kebijakan (policy mix) dan mampu melaksanakan penilaian besaran iuran JKN Kesehatan, di mana menurut peraturan perundangan, besaran iuran ditinjau paling usang dua tahun sekali.

Rasio Pajak
Pada penutupan APBN 2018, pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil melampaui sasaran penerimaan negara sebesar 102,5 persen. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa di tengah volatilitas ekonomi global, hal ini antara lain alasannya adalah prestasi pencapaian penerimaan pajak. Rasio pajak Indonesia (tanpa pajak daerah) juga telah meningkat cukup pesat menjadi 11,56 persen dari PDB pada tahun 2018, meningkat dari 10,66 persen di tahun sebelumnya. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan rasio pajak ini, namun dengan tetap memastikan bahwa iklim perjuangan terjaga dengan baik.

Pencapaian rasio pajak Indonesia ini relatif sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, mirip Singapura (13,5 persen), Malaysia (14 persen) dan Filipina (14,6 persen).

Kebijakan Energi
Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah melaksanakan langkah-langkah faktual untuk menciptakan ketahanan energi Indonesia semakin terjamin dengan memastikan adanya bauran energi (energy mix) yang semakin bervariasi dan juga memerhatikan kelestarian lingkungan, antara lain melalui sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy). Selain itu, kanal masyarakat luas terhadap listrik ketika ini sudah menuju rasio elektrifikasi 99 persen pada selesai tahun 2019.

Sementara pada pemberantasan korupsi, pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan meningkatkan upaya pencegahan yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Pencegahan juga dilakukan dengan menekankan pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi isu dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tugas e-government, e-katalog, Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), e-tilang dan Online Single Submission (OSS). Hasil survei Nasional Antikorupsi 2018 memperlihatkan tingkat korupsi berkurang dan dogma masyarakat terhadap pemerintah meningkat,” ungkap Erick.

Kebijakan Lingkungan
Pemerintahan Joko Widodo sangat serius menangani lingkungan hidup terutama dalam menuntaskan perkara kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, illegal logging, perambahan tempat hutan, perburuan dan perdagangan flora dan satwa langka, perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan.

Pada periode 2015 hingga dengan Oktober 2018, Pemerintah telah memperlihatkan hukuman administasi (pencabutan, pembekuan izin, surat teguran dan peringatan) yang diberikan mencapai 523 sanksi. Total ganti rugi melalui pengandilan senilai Rp 18,3 triliun; di luar pengadilan Rp 57,3 miliar.

Dengan demikian, total luas tempat hutan yang berhasil diamankan dari seluruh penindakan aturan tersebut seluas 8,29 juta hektare. Dengan pencegahan yang kuat, luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun 92,5 persen, sedangkan jumlah titik panas menurun 88,5 persen.

Penanganan Pekerja Ilegal
Pemerintahan Presiden Jokowi Widodo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan membuka kanal pelaporan penggunaan TKA ilegal. Tugas dari satgas ini antara lain pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma terkait penggunaan TKA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here