Pemprov DKI Tolak Ketetapan Tarif MRT dari DPRD

0
172
1553492764
1553492764

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak baiklah dengan keputusan DPRD DKI terkait besaran tarif mass rapid transit (MRT) Jakarta sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer dan tarif light rail transit (LRT) flat sebesar Rp 5.000.

Besaran tarif tersebut dinilai terlalu rendah dan dikhawatirkan akan mengganggu fiskal dua Badan perjuangan Milik Daerah (BUMD) yang menjadi operator kedua moda tersebut, adalah PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT LRT Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyampaikan sehabis melaporkan hasil tersebut kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan didampingi pimpinan dua BUMD tersebut, masih ada ruang untuk membahas kembali keputusan yang diambil dalam rapat pimpinan adonan (rapimgab) DPRD DKI yang digelardi gedung DPRD DKI, Senin (25/3/2019).

“Ternyata masih ada ruang yang harus kita bicarakan dengan pimpinan dewan. Besok mungkin kita agendakan dengan pimpinan,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta.

Pembahasan lebih lanjut diperlukan, dikarenakan ada angka yang diusulkan BUMD DKI sebesar Rp 8.500 – Rp 10.000 dan DTKJ sebesar Rp 12.000 untuk tarif MRT. Jadi, keputusan DPRD DKI masih belum akhir dan masih ada kemungkinan berubah.

“Jangan terburu-buru ditetapkan. Masih ada ruang untuk kita, administrator dan legislatif membicarakan ini lebih dalam, terhadap implikasi dari semuanya. Karena kita tidak ingin moda transportasi yang begini baik nanti menghadapi implikasi yang berkepanjangan,” ujar Saefullah.

Ia ingin, besaran tarif MRT Jakarta diputuskan dengan akal dan perhitungan yang cermat dan matang. Keputusan itu harus memikirkan kepentingan masyarakat pengguna transportasi massal dalam kurun waktu yang lama.

“Jadi kita berharap masih ada ruang untuk kita bahas lagi dengan pimpinan DPRD DKI biar final,” jelas Saefullah.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Tinjau Bandara Internasional Yogyakarta

Ketika ditanya wartawan perlu pembahasan tarif dengan legislatif dikarenakan Anies tidak terima dengan keputusan DPRD DKI, Saefullah menyampaikan Gubernur DKI ingin ada komunikasi lagi antara administrator dan legislatif. Terjadi pembahasan antara kepala kawasan dengan pimpinan DPRD DKI.

“Kita ingin memanfaatkan ruang komunikasi yang lebih baik lagi untuk mampu kita menetapkan harga tarif yang terbaik. Kita ingin ada keputusan bersama saja nanti. Keputusan bersama antara administrator dan legislatif,” papar Saefullah.

Saefullah, Dirut PT MRT Jakarta William P Sabandar, Dirut PT LRT Jakarta Allan Tandiono, dan Dirut PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto hadir dalam rapat pimpinan adonan yang membahas tarig tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here