LBH Jakarta Siap Gugat Anies

0
59
Relawan Koalisi Ibukota Menggelar Aksi Menuntut Udara Bersih Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Di Jakarta, Minggu (10/3/2019).
Relawan Koalisi Ibukota Menggelar Aksi Menuntut Udara Bersih Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Di Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Simamora menyampaikan pihaknya siap menggugat Gubernur DKI Anies Baswedan terkait buruknya kualitas udara Ibu Kota. Gugatan dilayangkan semoga ada perintah dari pengadilan kepada gubernur untuk memperbaiki kondisi udara.

“Kita akan ejekan somasi ke pengadilan supaya Gubernur DKI Jakarta (eksekutif) dieksekusi oleh hakim (yudikatif) untuk memperbaiki kondisi udara Jakarta,” kata Nelson Simamora di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Nelson Simamora belum bisa memastikan warga yang melapor ke LBH untuk menggugat Anies (class action). Alasannya, pos pengaduan akan dibuka Minggu (14/4/2019), sehingga pihaknya belum melaksanakan pengecekan.

Nelson Simamora menegaskan somasi bakal dilakukan walaupun nantinya tidak ada satu pun warga yang mengadu, “Kita belum cek berapa yang masuk, tetapi sudah ada yang mau lapor, makanya kita buka,” kata Nelson Simamora.

LBH Jakarta bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bakal membuka pos pengaduan sampai 14 Mei 2019 atau selama sebulan semenjak dibuka. Langkah tersebut didorong dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menawarkan udara di Jakarta sudah di luar batas kondusif dan rentan berdampak penyakit mirip ISPA, jantung, paru-paru dan akhir hayat dini. “Memang kondisi pencemaran sudah bahaya. Kita tetap menggugat walaupun tidak ada warga yang mau mengadu semoga gubernur memperhatikan lingkungan,” tegas Nelson Simamora.

Ketua Fraksi Nasdem DKI Bestari Barus memaklumi adanya upaya aturan dari warga untuk mendorong gubernur selaku pemangku kebijakan memperbaiki kualitas udara. Bestari Barus meminta langkah tersebut tidak perlu dijadikan polemik dan gubernur harus siap menghadapi tanpa menyalahkan masyarakat terkait buruknya udara Jakarta.

Menurut Bestari Barus, Pemprov DKI tidak memberi pola kepedulian terhadap lingkungan. Upaya untuk memperbaiki kualitas udara pun tidak signifikan. Indikasi sederhananya yaitu tingginya volume kendaraan. “Udara kita terpapar alasannya yaitu banyaknya sepeda motor, kendaraan beroda empat langsung maupun bus. Apakah uji emisi sudah rutin diadakan oleh jajaran gubernur? Apakah eksistensi MRT sudah berhasil mengurangi volume kendaraan?,” terang Bestari Barus.

BACA JUGA:  Yamaha Cetak Surplus Perdagangan Rp 11,8 Triliun

Anggota Komisi D DPRD DKI itu mengakui buruknya kualitas udara di Jakarta tak lepas dari tugas warganya sendiri yang turut memaparkan polutan. Namun pemerintah seharusnya responsif, tanpa menunggu upaya aturan dari warga untuk menuntut perbaikan. “Memang bukan PNS saja yang mengotori udara tetapi masyarakat juga paham, regulasi tidak ada pada swasta tetapi pada aparatur pemerintah,” kata Bestari Barus.

Bestari Barus lantas mempertanyakan mengapa tidak ada langkah pembatasan kendaraan untuk mengurangi polusi. Langkah penerapan jalan berbayar tidak terperinci tindaklanjutnya. Penerapan pembatasan pelat nomor ganjil-genap tidak mirip Asian Games lagi yang terbukti bisa mengurangi polusi. Seharusnya sehabis MRT beroperasi ganjil-genap diperpanjang. “Jadi pada dasarnya upaya-upaya untuk memaksimalkan itu rendah. Maka masuk akal kalau ada masyarakat yang melapor,” kata Bestari Barus.

Sedangkan Gubernur Anies mengaku telah mempunyai langkah-langkah untuk memperbaiki udara Jakarta. Gubernur bakal menyebarkan Jak Lingko semoga bisa menjangkau tiap sudut wilayah Jakarta, menyebarkan kendaraan umum bertenaga listrik dan mengendalikan emisi dari kendaraan-kendaraan pribadi. “Jadi ini yaitu kerja bersama melibatkan seluruh masyarakat, alasannya yaitu udara kotor ini yaitu udara yang kita kotori bersama,” ujar Anies Baswedan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here