PSI: BPN Jangan Bodohi Masyarakat Soal TI KPU

0
10
PSI: BPN Jangan Bodohi Masyarakat Soal TI KPU
PSI: BPN Jangan Bodohi Masyarakat Soal TI KPU

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Teknologi Informasi Sigit Widodo meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak memanfaatkan ketidaktahuan publik perihal teknologi informatika (TI) untuk mendelegitimasi KPU dan Pemilu 2019.

Sigit menilai, pemaparan yang dilakukan Hairul Anas Suaidi pada program “Membedah Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019) merupakan pembodohan publik.

“Apa yang disampaikan Hairul sama sekali tidak menerangkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan hanya memprovokasi pendengarnya untuk menolak hasil Pemilu 2019,” ujar Sigit di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dari awal, berdasarkan Sigit, Hairul hanya memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk memberikan kebohongan. Menurut Sigit, robot yang dibangga-banggakan Hairul tidak ada kaitan dengan kecurangan Pemilu.

“Misalnya, robot itu hanya melaksanakan screenshot pada web KPU. Apa hubungannya dengan kecurangan Pemilu? Web KPU itu memang terbuka untuk diakses oleh publik, semua orang juga mampu melaksanakan screenshot setiap saat. Apa yang mau dibuktikan?” tandas dia.

Sigit juga mempertanyakan langkah yang disebut-sebut sebagai metode forensik TI dari profesor di Malaysia. Menurut dia, asing jikalau hanya membalikan warna hasil pindaian formulir C1, lalu menerangkan hal tersebut palsu.

“Bagaimana mampu hasil pindaian formulir C1 KPU yang hanya dibalik warnanya menerangkan bahwa pindaian tersebut palsu? Metode forensik TI model apa itu?” tanya Sigit.

Menurut Sigit, gaya Hairul memakai istilah-istilah keren, memang biasa digunakan oleh pembuat hoax. Istilah tersebut digunakan untuk menciptakan masyarakat gampang percaya dengan hoax tersebut.

“Masyarakat awam mungkin akan terpana dengan istilah-istilah yang digunakan, mirip negative scanning, atau robot yang lokasinya di Planet Mars alias dirahasiakan. Orang-orang yang tidak memahami TI akan gampang percaya tipuan semacam ini,” ujar mantan eksekutif operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) ini.

BACA JUGA:  1 Mei, Tarif Ojol Berlaku di 5 Kota

PSI menyayangkan dilakukannya pembodohan publik oleh elite-elite politik pasangan capres 02. Menurut dia, para elite bekerjsama memiliki kewajiban mencerdaskan rakyat dan memperlihatkan pencerahan kepada publik, bukan malah melaksanakan pembodohan.

Terkait dengan ditemukannya beberapa kesalahan input data formulir C1 ke Situng, berdasarkan Sigit jumlahnya masih dalam batas yang mampu diterima.

“Human error tidak Mungkin dihilangkan sama sekali. Karena itu, selain memakai verifikator, KPU juga menampilkan scan orisinil formulir C1 secara terbuka semoga masyarakat mampu mengoreksi jikalau ada kesalahan,” ujar dia.

Sigit mendukung keputusan Bawaslu yang meminta KPU untuk memperbaiki tata cara dan mekanisme input data dan tetap mempertahankan penggunaan Situng.

“Perbaikan tata cata dan mekanisme ini diperlukan akan membantu operator mengurangi kesalahan input data yang mampu digunakan sebagai materi gorengan kelompok yang kalah di Pemilu 2019,” tutur Sigit.

Sigit kembali menekankan, perhitungan bunyi yang sah berdasarkan Undang-undang Pemilu yaitu perhitungan manual. Situng berbasis TI yang dilakukan KPU, berdasarkan dia, hanya digunakan sebagai data pembanding.

“Kita harus mengapresiasinya sebagai bentuk transparansi KPU kepada publik, jangan malah dimanfaatkan untuk menjatuhkan KPU dan mendelegitimasi Pemilu 2019 ketika kalah,” pungkas Sigit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here