Proyek Cikarang Bekasi Laut Terkendala Masalah Lahan

0
108
Proyek Cikarang Bekasi Laut Terkendala Masalah Lahan
Proyek Cikarang Bekasi Laut Terkendala Masalah Lahan

Proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway masih terkendala alih fungsi lahan pertanian. Karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menerima persetujuan alih fungsi lahan itu.

Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Kemhub Cris Kuntadi mengatakan, Kemhub menimbulkan proyek CBL sebagai proyek percontohan yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam acara logistik nasional.

Namun, pembahasan proyek CBL yang menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) masih menemui jalan buntu. Proyek yang diusung sebagai moda alternatif selain angkutan darat ini masih terkendala alih fungsi lahan pertanian.

“Banyak pihak yang mendukung dan menaruh cita-cita besar pada proyek CBL ini mengingat kebutuhan akan moda alternatif selain angkutan darat semakin tinggi. Proyek ini juga diyakini mampu mengurangi beban jalan raya akhir kendaraan barang yang melintas sehingga kerugian negara akhir kerusakan jalan mampu berkurang,” ujar Cris Kuntadi di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia mengatakan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan terminal CBL masih belum menerima rekomendasi tata ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dikarenakan belum ada janji dari Kementerian Pertanian terkait dengan alih fungsi lahan yang ketika ini masih dipakai sebagai lahan pertanian.

Sesuai dengan perda (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 perihal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 bahwa lahan seluas 35.244 hektar (ha) di sekitar lokasi yang direncanakan untuk pembangunan terminal CBL yakni lahan pertanian yang termasuk dalam acara Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Selanjutnya, Cris menjelaskan, planning awal terminal CBL hanya membutuhkan lahan seluas 52 ha. Hal ini yang menciptakan Kementerian Pertanian khawatir apabila nantinya ada planning pengembangan terminal dan multiplier effect yang muncul dengan adanya moda alternatif tersebut, mirip tumbuhnya daerah industri di sekitar terminal. Solusi dari kekhawatiran tersebut yakni dengan menyiapkan lahan pengganti seluas lahan yang dipakai oleh terminal dan pengembangannya.

BACA JUGA:  Badan Geologi Terus Kaji Aktivitas Anak Krakatau

Menurut Cris, untuk memastikan bahwa PSN mampu segera berjalan, maka alih fungsi lahan pertanian mampu diadaptasi dengan kebutuhan planning awal terminal, yaitu 52 ha.

Selain itu, Cris mendukung, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menargetkan pada bulan September 2019 mendatang telah dilakukan tahapan penting dalam pelaksanaan proyek CBL.

“Saya meminta kepada BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) selaku PJPK (penanggung jawab proyek kerja sama) untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bekasi biar alih fungsi lahan pertanian segera dilakukan,” ungkap Cris.

Setelah ada persetujuan dari Kementerian Pertanian, ujar Cris, maka Kementerian ATR mampu menerbitkan rekomendasi tata ruang yang dilanjutkan dengan planning induk pelabuhan (RIP) dan analisis persoalan dan imbas lingkungan (AMDAL).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here