In Absentia, Upaya KPK Rampas Aset Sjamsul Nursalim

0
104
In Absentia, Upaya KPK Rampas Aset Sjamsul Nursalim
In Absentia, Upaya KPK Rampas Aset Sjamsul Nursalim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menempuh pengadilan in absentia terhadap pengusaha Sjamsul Nursalim yang telah ditetapkan sebagai tersangka masalah dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Upaya ini akan dilakukan kalau Sjamsul terus menerus mangkir dari panggilan investigasi atau kalau kelak perkaranya disidangkan. Diketahui, Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim yang sekarang menetap di Singapura telah berulang kali mangkir dari pemanggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan masalah ini.

“Kalau yang bersangkutan dipanggil tidak hadir entah alasannya adalah kesehatan, alasannya adalah usia dan itu kan dimungkinkan dalam aturan program pidana disidangkan dengan cara in absentia,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Selasa (28/5/2019).

Pengadilan in absentia merupakan upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri terdakwa. Terkait prosedur peradilan tersebut, KPK telah meminta pendapat sejumlah ahli. Sebelum disidang melalui prosedur in absentia, forum antikorupsi akan mengumumkan usul untuk Sjamsul menghadiri persidangan melalui media massa.

“Kita sudah mengundang beberapa andal untuk memperlihatkan pendapat,” kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

Lebih lanjut Alex mengakui prosedur persidangan in absentia dilakukan untuk menyita atau merampas aset Sjamsul selaku pemegang saham BDNI yang diperoleh dari korupsi SKL BLBI. Diketahui, menurut audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dikuatkan Pengadilan dalam putusan terhadap mantan Kepala Badan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, penerbitan SKL BLBI kepada BDNI menguntungkan Sjamsul Nursalim dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

“Ya betul. Iya aset yang di Indonesia. Kemarinkan putusan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) kan merugikan 4 triliunan,” kata Alex.

Untuk itu, Alex menyatakan, KPK melalui Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) sedang melacak aset milik Nursalim di Indonesia. Pelacakan aset ini dalam rangka pengembalian kerugian negara yang timbul dari penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham BDNI.

“Itu kan di KPK untuk pelacakan aset dalam rangka pengembalian (kerugian) negara itu kan Labuksi. Saya rasa itu (pelacakan aset) sudah berjalan,” ungkap Alex.

Meski telah menetap di Singapura, aset dan bisnis Sjamsul diketahui masih berjalan di Indonesia. Salah satunya, PT Gajah Tunggal Tbk.Ruang lingkup kegiatan persahaan yang melantai di bursa dengan aba-aba emiten GJTL ini mencakup bidang pengembangan, pembuatan dan penjualan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar segala jenis kendaraan, flap dan rim tape serta juga produsen kain ban dan karet sintesis.

BACA JUGA:  TNI AD dan Marinir Tenangkan Mahasiswa

GJTL memproduksi dan memasarkan ban dengan merek Zeneos dan GT Radial. Tak hanya itu, Gajah Tunggal mempunyai sejumlah anak perjuangan di antaranya PT Softex Indonesia (pembalut wanita), PT Filamendo Sakti (produsen benang), dan PT Dipasena Citra Darmadja (tambak udang, sewa gudang).

Nursalim selain itu juga menguasai saham Polychem Indonesia yang sebelumnya berjulukan GT Petrochem. Nursalim juga mempunyai sejumlah perjuangan ritel yang menaungi sejumlah merek ternama mirip Sogo, Zara, Sport Station, Starbucks, sampai Burger King.

Meski demikian, KPK masih belum mau mengungkap lebih jauh mengenai aset apa saja milik Nursalim yang diduga terkait dan diperoleh dari skandal SKL BLBI. Alex hanya memastikan KPK sedang melacak aset-aset Sjamsul yang terkait dengan masalah ini.
“Ya itu sedang dilakukan pelacakan oleh Labuksi,” katanya.

Penetapan tersangka terhadap Sjamsul Nursalim merupakan hasil gelar masalah atas pengembangan masalah Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah berkekuatan aturan tetap atau inkracht.

Majelis Hakim PT DKI dalam putusan bandingnya menjatuhkan eksekusi 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Putusan ini lebih berat ketimbang putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Syafruddin dengan eksekusi 13 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp700 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana korupsi secara bantu-membantu terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Syafruddin telah melaksanakan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004.
Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak. Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim yang menimbulkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here