Perlu Aturan untuk Mencegah Radikalisasi di Platform Internet

0
63
Perlu Aturan untuk Mencegah Radikalisasi di Platform Internet
Perlu Aturan untuk Mencegah Radikalisasi di Platform Internet

Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Sri Yunanto mengatakan, perlu adanya hukum terhadap platform internet untuk melaksanakan penyaringan sebagai salah satu upaya mencegah radikalisasi via media sosial.

“Inilah masalahnya sebab yang menanggung beban negatif itu pemerintah, sementara penyedia platform enak-enak saja. Seperti di Youtube, jikalau tayangannya banyak mampu iklan niscaya mereka untung, sementara jikalau ada konten wacana radikalisasi ini mereka basuh tangan, gres pemerintah yang take down (minta diblok),” kata pakar politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Selasa (11/6/2019).

Untuk itu, berdasarkan dia, diharapkan adanya hukum terhadap penyedia layanan internet tersebut. Ia mencontohkan, di Jerman, platform yang memuat konten negatif mampu kena denda hingga Rp 6 miliar. Hal itu cukup efektif untuk mengerem eksistensi konten-konten negatif, terutama terorisme.

“Artinya, jikalau platform tetap seenaknya dengan tidak melaksanakan screening (menyaring), mereka niscaya akan melarat kena denda. Saya rasa cara itu mampu diterapkan di Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, langkah ini harus menjadi acara bersama, contohnya dengan merevisi UU ITE atau menciptakan Peraturan Pemerintah. Sebab, bila tidak, maka medsos akan menjadi daerah penyebaran konten negatif yang provokatif terutama radikalisasi.

Yunanto menilai, apa yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan melaksanakan banyak take down atau penutupan website sifatnya reaktif, sehingga satu website diblokir, tumbuh website-website lainnya. Misalnya, diblokir 10 website,100 website muncul.

“Kalau terus begini kita niscaya keteter. Baiknya masyarakat berani mengeluarkan wangsit dan mengajak para politikus untuk menciptakan terobosan. Soalnya jikalau yang melaksanakan pemerintah, niscaya dituduh macam-macam. Intinya kini penyedia platform harus punya tanggungjawab,” tegasnya.

BACA JUGA:  Tangkap Aktor Muda Jefri Nichol, Polisi Sita Ganja

Ia menegaskan, bila penyedia platform bersedia melaksanakan screening terhadap konten-konten mereka, tentu itu akan lebih memudahkan dalam mencurigai radikalisasi melalui medsos ini. Dengan demikian, pemerintah sebagai regulator harus mampu memperkuat, apalagi sudah ada pemikiran MUI soal tata cara bermedsos yang bijak.

“Kalau tiga-tiganya bersinergi insyaallah mampu kita tekan cyber crime termasuk extraordinary crime berupa radikalisasi, dan aneka macam hal negatif di medsos,” kata Sri Yunanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here