DKI Diminta Konsisten Awasi Baku Mutu Industri

0
45
DKI Diminta Konsisten Awasi Baku Mutu Industri
DKI Diminta Konsisten Awasi Baku Mutu Industri

DKI Diminta Konsisten Awasi Baku Mutu Industri
Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi meminta Pemprov DKI konsisten dalam mengawasi standar baku mutu emisi gas buang. Pengawasan secara bersiklus penting dilakukan untuk menghindari kesan bahwa DKI gres bergerak sehabis warga mengeluhkan pekatnya polusi udara.

“Di tengah kondisi mirip ini harusnya responnya cepat. Lebih ekstra lagi. Baik dari segi laporan emisi dari si industri maupun inspeksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI, dalam Hal ini Dinas Lingkungan Hidup (LH),” kata Bagus, di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Belum usang ini Dinas LH menjatuhkan hukuman sedikitnya terhadap tiga perusahaan yang mempunyai cerobong emisi gas buang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13/2009 wacana Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan Kepgub No 670/2000 wacana Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Indonesia Acid Industry, PT Mahkota Indonesia, dan PT. Hong Xin Steel. Ketiganya diberi hukuman memperbaiki cerobong asap selama 45 hari. Jika perbaikan tidak dilakukan sesuai tenggat maka izin lingkungannya mampu dibekukan.

Pihak Dinas LH DKI mensinyalir sebanyak 114 perusahaan di DKI mempunyai cerobong asap yang diduga turut menyumbang polutan. Di 2019 ini sebanyak 90 perusahaan yang bergerak di sektor industri bakal diinspeksi.

“Dengan kondisi mirip ini pula pemprov harus tegas dalam penegakan hukum, kalau tidak sesuai maka izin lingkungannya mampu dicabut,” pinta Bagus.

Dia menyayangkan kalau pemerintah abai dalam menjamin bantuan terhadap warganya kalau pengawasan lingkungan terhadap pelaku industri yang melanggar berjalan lemah atau tidak serius, alasannya yakni duduk perkara lingkungan mampu berdampak luas bukan hanya mengorbankan warga tetapi mampu menggerus gambaran Jakarta sebagai Ibu Kota.

BACA JUGA:  MK Ingatkan KPU Rekrut KPPS yang Benar-Benar Berintegritas

“Itu yang tidak betul, artinya pemerintah belum mampu menjamin bantuan terhadap warga akan hak atas udara bersih,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here