Anggota DPRD PSI Jakarta Terpilih Tolak Pin Emas

0
39
Anggota DPRD PSI Jakarta Terpilih Tolak Pin Emas
Anggota DPRD PSI Jakarta Terpilih Tolak Pin Emas

Anggota DPRD PSI Jakarta Terpilih Tolak Pin Emas
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Menurut PSI Jakarta, ada problem yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pertolongan pin emas kepada para anggota legislatif.

“Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak besar lengan berkuasa secara substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik dipakai ke arah yang bermanfaat, mirip peningkatan acara pelayanan masyarakat,” ujar anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Menurut Idris, tidak ada hukum yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas. Dia menyarankan biar pin yang diberikan mampu dibentuk dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah.

“Bila fungsinya sebatas simbol, materi kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah mampu menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?,” terang Idris.

PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk memakai pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada ketika peresmian nanti.

“Kami bersedia memakai pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan mirip pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta,” tegas Idris.

Idris juga mengingatkan pentingnya pembahasan anggaran tempat yang harus dilakukan dengan serius. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi Idris dan anggota DPRD Terpilih PSI lainnya untuk lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang bantu-membantu tidak substantif.

BACA JUGA:  Timnas U-22 Ditunggu Arak-arakan dan Bonus Rp 2,1 M

Selain itu, Idris mengajak kepada masyarakat Jakarta untuk terus memantau proses pembuatan anggaran yang sedang berlangsung. Selain APBD-P 2019 senilai Rp 86,9 triliun, ada juga pembahasan kebijakan umum anggaran APBD 2020 senilai Rp 96 triliun yang sedang dibahas secara paralel. Kedua pembahasan ini dikebut selesai hanya dalam hitungan hari menjelang simpulan masa jabatan DPRD 2014-2019.

“Kami mempertanyakan kualitas pembahasan anggaran di DPRD selama ini yang dikerjakan secara terburu-buru dan tidak transparan. Apalagi, total yang dibahas nilainya ratusan triliun rupiah. Seharusnya info pin emas ini mampu kajian yang mendalam semenjak awal tahapan pembahasan, terlebih ini tidak sempurna target dan tidak berorientasi pada kepentingan umum,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here