Bupati Talaud Segera Diadili Atas Kasus Suap

0
37
Bupati Talaud Segera Diadili Atas Kasus Suap
Bupati Talaud Segera Diadili Atas Kasus Suap

Bupati Talaud Segera Diadili Atas Kasus Suap
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan masalah dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Talaud tahun anggaran 2019 yang menjerat Bupati nonaktif Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip dan tangan kanannya Benhur Lalenoh. Penyidik pun melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan kedua tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

“Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, ke penuntutan atau tahap II,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dengan pelimpahan ini, Sri Wahyumi Maria Manalip dan Benhur Lalenoh bakal segera diadili. Tim Jaksa KPK mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap keduanya dan melimpahkannya ke pengadilan.

“Rencana sidang akan dilakukan di PN Jakarta Pusat,” kata Febri.

Dalam menyelesaikan penyidikan masalah ini, tim penyidik KPK telah mengusut sekitar 36 saksi dikala proses penyidikan berlangsung. Para saksi tersebut terdiri dari unsur Sekda Kabupaten Talaud, Kepala Dinas, PNS di lingkungan Pemkab Talaud, sejumlah pihak swasta dan advokat.

Diketahui, KPK memutuskan Sri Wahyumi sebagai tersangka masalah dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019. Tak hanya Sri Wahyumi, KPK juga memutuskan Timses Sri Wahyumi berjulukan Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Penetapan ini dilakukan KPK sesudah mengusut intensif Sri Wahyumi dan sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin dan Selasa, 29 dan 30 April 2019 lalu.

Dalam masalah ini, Sri Wahyumi melalui Benhul diduga meminta fee 10 persen kepada kontraktor untuk menerima proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud. Benhul diminta mencari kontraktor yang mampu yang bersedia menyampaikan fee 10 persen tersebut.

BACA JUGA:  Lewat Laga Ketat, GMC Cirebon Kalahkan Tenaga Baru Pontianak

Mendapat perintah itu, Benhul lantas memperlihatkan Bernard proyek di Kabupaten Talaud dengan catatan menyampaikan fee 10 persen itu.

Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhul mengajak Bernard untuk diperkenalkan kepada Sri Wahyumi. Beberapa hari kemudian, Sri Wahyumi kesannya mengajak keduanya untuk mengikuti sejumlah acara di Jakarta.

Terkait fee yang diharuskan oleh bupati, Benhul meminta Bernard memberi barang-barang mewah. Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan sejumlah proyek, di antaranya proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Dalam memuluskan kejahatannya, para pihak terkait diduga memakai sejumlah arahan untuk mengelabui penegak hukum. Kode fee yang dipakai dalam kasus ini yaitu “DP Teknis”.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara Sri Wahyumi dengan Benhul atau pihak lain berkaitan dengan proyek di Talaud. Komunikasi terkait merek tas dan ukutan jam yang diminta. Dalam komunikasi itu, Sri Wahyumi meminta tas merek Hermes yang berbeda dengan tas yang sudah dimiliki pejabat wanita lain di Talaud.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sri Wahyumi dan Benhul disangkakan Pasal 12 aksara a atau Pasal 12 aksara b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ihwal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Bernard yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) aksara a atau Pasal 5 Ayat (1) aksara b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ihwal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here