Dishub Dilibatkan Awasi Penyesuaian Tarif Ojek Online

0
38
Dishub Dilibatkan Awasi Penyesuaian Tarif Ojek Online
Dishub Dilibatkan Awasi Penyesuaian Tarif Ojek Online

Dishub Dilibatkan Awasi Penyesuaian Tarif Ojek Online
Kementerian Perhubungan (Kemhub) meminta dinas perhubungan di seluruh kawasan untuk mengawasi pemberlakuan adaptasi biaya jasa ojek online yang efektif diberlakukan di semua wilayah mulai 2 September 2019.

Kebijakan adaptasi biaya jasa ojek online tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi menjelaskan, regulator menerapkan KM biaya jasa ojek online secara sedikit demi sedikit mulai 1 Mei 2019 di 5 kota. Setelah itu wilayah penerapan bertambah menjadi 45 kota/kabupaten pada 1 Juli 2019. Lalu ditambah lagi ke 88 wilayah pada 9 Agustus 2019.

“Kita putuskan pukuk 00.00 WIB pada 2 September 2019 atau hari Senin itu, tarif ojek online kami berlakukan secara nasional,” ungkap Budi Setiyadi dalam konferensi pers penerapan adaptasi biaya jasa ojek online di semua wilayah di Jakarta pada Senin (2/9/2019).

Dia menyebutkan, total ada 224 kota/kabupaten yang dikenakan adaptasi biaya jasa ojek online sesuai KM untuk Grab. Sedangkan, wilayah yang dikenakan regulasi KM biaya jasa ojek online untuk Gojek terdapat 221 kota/kabupaten.

Banyaknya wilayah penerapan biaya jasa ojek online, kata Budi, menciptakan Kemenhub kesulitan untuk melaksanakan pengawasannya. Maka dari itu, Budi meminta, dinas perhubungan (dishub) di seluruh kawasan untuk turut menjalankan pengawasan atas kebijakan biaya jasa ojek online.

“Pengawasannya begitu cukup banyak kota. Saya tidak hanya mampu mengandalkan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Karenanya, saya sampaikan surat kepada dishub untuk mampu juga lakukan pengawasan,” imbuh Budi Setiyadi.

Dia menyebutkan, pihaknya juga akan melaksanakan penilaian terhadap pemberlakuan adaptasi biaya jasa ojek online di seluruh wilayah ini pada pekan depan. Setelah hasil penilaian diperoleh, Kemenhub akan menetapkan kelanjutan kebijakan biaya jasa ojek online.

BACA JUGA:  Mudik Lebaran, KAI Siapkan 957.282 Kursi

“Pada dikala uji coba pertama di 5 kota juga kami lakukan survei terkait kesejahteraan pengemudi, kepuasan masyarakat, hingga tingkat kepatuhan aplikator terhadap hukum ini,” sebut Budi Setiyadi.

Sebagai informasi, besaran biaya jasa pengemudi ojol dibagi terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Untuk zona 2 ialah Jabodetabek. Sementara untuk zona 3 ialah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan lainnya. Adapun besaran ongkos nett untuk zona I batas bawah Rp 1.850 per km dan batas atas Rp 2.300 per km, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp10.000. Sementara zona 2 batas bawah Rp2.000 per km dengan batas atas Rp 2.500 per km, dan biaya jasa minimal Rp 8.000-Rp10.000. Untuk zona 3 batas bawah Rp2.100 per km dan batas atas Rp 2.600 per km dengan biaya jasa minimal Rp 7.000- Rp 10.000.

Penetapan biaya jasa batas bawah, batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya jasa yang telah menerima kepingan biaya tidak eksklusif berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Biaya tidak eksklusif ialah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20 persen. Kemudian yang 80 persen ialah menjadi hak pengemudi. Selain biaya eksklusif dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal (flag fall), yaitu biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here