Masyarakat Internasional Percaya Indonesia Bisa Jaga Perdamaian di Papua

0
33
Masyarakat Internasional Percaya Indonesia Bisa Jaga Perdamaian di Papua
Masyarakat Internasional Percaya Indonesia Bisa Jaga Perdamaian di Papua

Masyarakat Internasional Percaya Indonesia Bisa Jaga Perdamaian di Papua
Kepercayaan dunia pada kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia menjaga perdamaian di Papua sangat tinggi. Kepercayaan itu didasarkan pada fakta bahwa Indonesia ialah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang mempunyai tugas besar dalam menjaga dan menegakkan perdamaian di banyak kawasan di muka bumi.

“Kepercayaan masyarakat dunia pada kemampuan kita menuntaskan masalah di Papua dan Papua Barat sangat tinggi. Indonesia ialah role model yang dalam aneka macam kesempatan berhasil menunjukan bahwa demokrasi ialah formulasi terbaik untuk menuntaskan benturan kepentingan,” ujar dosen kekerabatan internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Hal itu disampaikan Teguh menanggapi pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) Michelle Bachelet. Menurut Teguh, pernyataan Bachelet yang disampaikan hari ini dengan tegas menunjukkan kepercayaan itu. Dalam pernyataannya, Bachelet menyampaikan terganggu dengan peningkatan kekerasan di Papua dan Papua Barat semenjak Desember 2018. Kekerasan itu telah menelan korban di kalangan masyarakat sipil dan pegawapemerintah keamanan.

Bachelet telah mendiskusikan masalah ini dengan pihak otoritas di Indonesia dan mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan obrolan dengan masyarakat Papua dan Papua Barat dan mendengarkan aspirasi mereka. Selain itu, Bachelet juga meminta biar saluran internet di kedua provinsi itu bisa segera dipulihkan kembali.

“Saya bisa menangkap keprihatinan Bachelet dalam pernyataannya. Seperti Michele Bachelet, kita semua prihatin dan dikala ini ikut berupaya memulihkan keadaan,” ujar Teguh.

Mantan Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini pernah berinteraksi dengan Komisi IV PBB yang menangani Politik Khusus dan Dekolonisasi. Pada 2011 dan 2012 Teguh diundang menjadi petisioner sengketa Sahara Barat yang masuk dalam daftar non-self governing territories.

“Tidak ada Papua dalam daftar non-self governing territories dari Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (1960). Tetapi upaya beberapa negara mengintervensi daftar itu dan memasukkan Papua dan Papua Barat, Indonesia, ke dalamnya memang cukup serius,” ujar Teguh.

BACA JUGA:  Pogba Hidup di Dunia Fantasinya Sendiri

Mantan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini juga mengetakan, pemerintah Indonesia harus bisa menawarkan bingkai umum yang pas. Perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi dengan Papua dan masyarakat Papua bukanlah rasialisme atau rasisme.

Buktinya, tidak ada satu pun produk aturan di Indonesia yang menempatkan masyarakat Papua sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di Indonesia. Banyak tokoh Papua yang menempati posisi penting di forum direktur dan legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal, juga di Tentara Nasional Indonesia dan di Polri.

Persoalan yang dihadapai masyarakat Papua dan Papua Barat secara umum sama dengan yang dialami masyarakat di tempat-tempat lain di Indonesia, yakni ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, mismanajemen pemerintahan, korupsi yang masif, dan sebagainya.

Teguh juga menyampaikan perlu memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk menjadi “juru bicara” yang menjelasakan situasi di Papua dan Papua Barat. “Layar gosip jangan didominasi wajah-wajah yang bisa memunculkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global,” ujar Teguh lagi.

Begitu juga dengan penempatan acara prioritas dalam rangka memulihkan keadaan. Menurutnya, di tengah situasi konflik yang tidak menentu, kehadiran pasukan keamanan dan penegak aturan tentu sangat dibutuhkan. Namun kehadiran pasukan itu semestinya tidak dijadikan tema utama.

“Saya kira akan lebih menarik apabila pemerintah mengedepankan pengiriman materi kuliner untuk mengganti yang rusak alasannya pasar terbakar, atau mengirim tim khusus untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akhir kerusuhan. Juga mengirimkan tenaga medis untuk membantu rumah sakit yang barangkali terkena imbas kerusuhan. Operasi ekonomi dan kesejahteraan lebih penting dikedepankan,” kata Teguh.

Teguh menggarisbawahi sambutan Bachelet pada pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lain yang mengajak pihak-pihak yang tidak puas untuk berdialog. “Seruan Bachelet biar pemerintah melindungi wartawan, penggagas HAM dan prodemokrasi juga perlu diperhatikan,” ujar Teguh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here