Pemerintah Harus Antisipasi Perang Medsos

0
12
Pemerintah Harus Antisipasi Perang Medsos
Pemerintah Harus Antisipasi Perang Medsos

Pemerintah Harus Antisipasi Perang Medsos
Kegaduhan dan gelombang agresi unjuk rasa akhir-akhir ini menjadi dinamika dalam perjalanan bangsa Indonesia yang harus dibaca dari bermacam-macam sudut pandang.

Aksi demonstrasi di tanah Papua yang telah menelan korban meninggal dunia yang tak sedikit, menorehkan luka yang dalam di hati setiap anak negeri.

Selain itu, adanya gelombang agresi unjuk rasa yang terjadi hampir secara serentak dan merata di seluruh pelesok negeri, belum lagi rentetan agresi di gedung MPR/DPR yang dilakukan secara berturut-turut ialah sederet problem nasional yang tidak bisa disepelekan.

Semua itu dibahas tuntas dalam seminar kebangsaan bertema “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” yang digelar di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2019).

Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, aksi-aksi selama ini merupakan wujud dari perang masa depan yakni dengan memakai platform media umum (Medsos). “Maka dari itu, untuk menyelesaikannya tidak bisa dengan cara turun ke jalan,” ujar Connie.

Menurut Connie, pemerintah, terutama TNI-Polri, harus menciptakan taktik dengan mengalokasikan anggaran besar dalam mengantisiapsi perang masa depan atau tugas modern menyerupai yang terjadi beberapa pekan terakhir.

“Ancaman terbesar dari bangsa ini ialah misinformation dan propaganda media sosial. Adapun yang paling berbahaya itu media sosial,” terang Connie.

Pengamat Sosial Politik, Rudi S Kamri, dalam pemaparannya menilai, kegaduhan yang terjadi selama ini ada tujuan khusus dari kelompok tertentu, sebagai upaya melengserkan Jokowi dengan memanfaatkan letupan-letupan kecil yang terjadi belakangan ini.

“Maka dari itu, saya menyarankan supaya Presiden membentuk tim untuk mendapatkan citra besar, sehingga memperoleh gosip yang utuh atas masalah dan kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini. Beruntungnya, para pengawal Jokowi cukup berpengaruh sehingga hingga dikala ini pemerintahan masih kondusif terkendali,” ujar Rudi.

BACA JUGA:  Besok, DKI Gelar Festival Kebon Bang Jaim

Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Politik, Christianto Wibisono. Ia mengatakan, skenario belakangan ini mempunyai kemiripan dengan penolakan laporan pertanggung tanggapan Habibie.

“Seperti penolakan BEM atas gesture Presiden mendapatkan di Istana, persis menyerupai kala Mayjen Soeharto menolak Presiden Sukarno ke Halim 1 Oktober 1965,” kata Christianto.

Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono dalam penjelasannya menyampaikan masalah pokok soal konflik selama ini ialah terletak pada masalah komunikasi pada tim intelijen. Peran intelijen dikala ini tidak kuat.

Soal kasus-kasus selama ini, ia mencotohkan bagaimana tugas intelijen ketika Indonesia berkonflik dengan Vietnam yang telah melaksanakan pelanggaran HAM terhadap orang-orang Indonesia di Vietnam. Kasusnya terselesaikan dengan senyap.

“Naluri intelijen itu harus diasah. Saya berharap Presiden sudah paham dan juga bisa mencicipi bahwa tanpa kemampuan unit intelijen yang berpengaruh bisa mengancam stabilitas keamanan negara,” terperinci Suhendra.

Diakhir acara, seluruh pembicara didaulat untuk berpose dengan tuan rumah Indonews, Rio Sarwono. “Terima kasih buat semua pembicara dan para penerima yang hadir dalam diskusi ini. Harapan kami, ini semua tak sekadar diskusi biasa, tapi mempunyai kegunaan bagi utuhnya NKRI ke depan,” ujar Rio.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here