Pembangunan Rumah Lapis, Anies Diminta Tidak Berbohong

0
8
Pembangunan Rumah Lapis, Anies Diminta Tidak Berbohong
Pembangunan Rumah Lapis, Anies Diminta Tidak Berbohong

Pembangunan Rumah Lapis, Anies Diminta Tidak Berbohong
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono, meminta Pemprov Jakarta kurun Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji planning pembangunan rumah lapis yang dipadukan dengan daerah sejarah Museum Bahari mulai tahun 2020 mendatang.

Gembong, Kamis (10/10/2019), menyampaikan alasan kritis tersebut alasannya kebijakan itu terbentur oleh perda Nomor 1 tahun 2012 wacana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, apalagi status lahannya milik Perumda Pasar Jaya.

“Pemerintah harus patuh pada planning detil tata ruang yang sudah ditetapkan bersama. Apapun yang dilakukan oleh Pak Anies itu kan harus tetap berpedoman pada RTRW,” kata Gembong dikala dihubungi.

Terlebih, kata Ketua Fraksi PDIP tersebut, hunian warga di daerah tersebut, dikala kurun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dibongkar alasannya pemerintahan dikala itu ingin menjaga nilai sejarah dan budaya di lokasi.

Selain itu, Gembong juga menyebut pemerintah daerah berupaya mengelabui hukum dalam penataan daerah itu dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya yang ada di Kawasan Museum Bahari.

“Pak Anies mencoba mengelabui dan melanggar hukum dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya kita. Yah dilarang mirip itulah,” ujarnya.

Gembong melanjutkan kepala daerah dikala ini harusnya menjalankan pemerintahan yang berkesinambungan dengan yang lama. Jangan hingga alasannya lawan politiknya, justru kepala daerah yang kini mengeluarkan kebijakan sebaliknya padahal tidak sesuai dengan aturan.

“Jadi yang namanya pemerintahan itu harus berkesinambungan dalam konteks perencanaan pembangunan kota. Jangan alasannya dilakukan oleh lawan politiknya, maka yang dikerjakan semuanya salah,” katanya.

Karena tersebut, Gembong memastikan legislator tidak akan menyetujui planning Pemprov DKI dalam membangun rumah lapis di Kampung Akuarium.

BACA JUGA:  BPJS Buka Peluang Berbagi Lewat Donasi JKN

Akan tetapi apabila DKI berupaya mengembalikan lahan yang telah digusur dikala kurun Ahok pada 2016 kemudian untuk dikembalikan sebagai fungsinya, legislator akan setuju.

“Kalau kami sederhana saja, fungsi Kampung Akuarium untuk apa sih. Kaprikornus kami bekerja itu landasannya ialah aturannya saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun rumah lapis sebanyak 142 unit di Kampung Akuarium pada 2020 mendatang. Disebut rumah lapis alasannya bentuk huniannya berupa susunan hunian sebanyak empat lantai dengan masing-masing luas 27 meter persegi.

Hingga kini, DKI masih melelang perencanaan desain atau detail engineering design (DED) hunian Kampung Akuarium dengan konsep rumah berlapis.

“Dalam perencanaannya pun, kami mendengarkan warga, mendengarkan pakar cagar budaya, sehingga nanti tempat ini benar-benar menjadi semacam daerah wisata budaya sejarah,” kata Anies.

Wisata budaya sejarah di antaranya Masjid Luar Batang, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kampung Akuarium, Museum Bahari hingga ke Kawasan Kota Tua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here