Gagalkan Penyelundupan BL di 3 Lokasi, Pemerintah Selamatkan Rp 66 Miliar

0
13
Gagalkan Penyelundupan BL di 3 Lokasi, Pemerintah Selamatkan Rp 66 Miliar
Gagalkan Penyelundupan BL di 3 Lokasi, Pemerintah Selamatkan Rp 66 Miliar

Gagalkan Penyelundupan BL di 3 Lokasi, Pemerintah Selamatkan Rp 66 Miliar
Berkat sinergi yang baik antara Tentara Nasional (TNI), Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 440.770 ekor benih lobster (BL) senilai Rp 66.194.650.000.

Keberhasilan ini merupakan hasil komunikasi, kerja sama, dan koordinasi (K3) antara Kepolisian Daerah Jambi, Tim Intel Lantamal III, Tim Sitel Lanal Banten, Tim Lantamal IV Guskamla Koarmada I, Lanal Batam, dan BKIPM pada 3-4 Oktober 2019 lalu.

Penindakan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yaitu Kecamatan Kuala Jambe, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi; Desa Muara Binuangen, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten; dan Perairan Selat Kelelawar, Batam, Kepulauan Riau.

Di Jambi, Kamis (3/10/2019) berhasil diselamatkan 246.600 ekor BL senilai Rp 36.990.000.000. Pada hari yang sama, di Banten juga berhasil digagalkan penyelundupan 11.383 ekor BL senilai Rp 17.757.450.000. Sementara di Batam, Jumat (4/10/2019) tim adonan berhasil menyelamatkan 75.787 ekor BL senilai Rp 11.447.200.000. Benih lobster tersebut selanjutnya dilepasliarkan ke habitatnya.

Hal ini diungkapkan dalam gelaran konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polisi Republik Indonesia Komjen Pol Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Dengan demikian, sepanjang tahun 2019 hingga 5 Oktober 2019, telah berhasil digagalkan 63 masalah penyelundupan BL dengan rincian 11 masalah ditangani oleh BKIPM, 34 masalah oleh Polri, 15 masalah oleh Tentara Nasional Indonesia AL, dan 3 masalah oleh Bea Cukai. Adapun nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan yakni sebesar Rp 733,67 miliar.

Kabareskrim Komjen Idham Aziz, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Kepala BKIPM Rina, serta Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto.

Kepala BKIPM Rina mengatakan, jumlah penanganan masalah di 2019 ini menurun jikalau dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 75 kasus. Meskipun demikian, nilai potensi perikanan yang berhasil diselamatkan jauh lebih besar dibandingkan 2018 yang hanya sebesar Rp 463,42 miliar.

Hal ini ditenggarai sebab perubahan modus oleh para pelaku. Jika dulu penyelundupan banyak dilakukan melalui jalur udara (pengangkutan di bandara), kini penyelundupan dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang bersahabat dengan perbatasan negara tetangga.

“Frekuensi mungkin berkurang tapi jumlah yang kita dapatkan menjadi lebih banyak sebab sinergi yang berpengaruh dengan Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia dalam penanganan dan peningkatan kasusnya juga,” ujar Rina.

Tak hanya modus, Menteri Susi menilai pola-pola cecunguk pelaku penyelundupan juga mengalami pergeseran. “Dulu pemain kecil-kecil, kini dikonsolidasikan oleh pemain besar,” ujar Susi.

“Jadi kelihatannya penyelundup barang umum itu ikut terlibat dalam transportasinya. Mafia-mafia ini logistiknya lebih canggih dengan mengelola pengiriman yang banyak dan terorganisasi. Mereka bisa mengirimkan dalam jumlah banyak, makanya dan sekali tangkap jumlahnya juga banyak. Dan kelihatannya juga sudah tidak pakai pesawat-pesawat lagi,” papar Menteri Susi.

Untuk itu, menjelang selesai masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Menteri Susi meminta tim adonan penegakan aturan di bidang kelautan dan perikanan untuk terus memperkuat sinergi dalam melindungi kekayaan bahari Indonesia.

Menteri Susi berpesan supaya semua pegawanegeri dan petugas dalam sistem aturan Indonesia tetap memegang komitmen, kejujuran, dan integritas. Menurutnya, ketiga hal ini sangat penting untuk menimbulkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam hasil perikanan, setidaknya jikalau disandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyerahkan Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengawasan yang baik terhadap upaya-upaya pemanfaatan ilegal sumber daya perikanan yang dilindungi atau dibatasi. Contohnya penyelundupan BL maupun benih sidat yang marak terjadi di Indonesia.

BACA JUGA:  Liverpool Gagal Menang, Klopp Tumpahkan Kekecewaan

“Dulu, hingga tahun 1998-an, bibit lobster itu tidak diambil. Sekitar tahun 1995 saya sudah dengar ada yang ngambil di Lombok saja, tetapi di kawasan lain tidak ada. Nelayan panen setiap animo hujan September hingga Oktober. Sehari mereka bisa sanggup Rp 5-10 juta. Lobsternya besar-besar,” kenang Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, kala itu harga lobster masih Rp 300.000 per kg. Saat ini sudah mencapai Rp 800.000 per kg bahkan Rp 5 juta per ekor. Namun, harga Rp 300.000 per kg tersebut disebut bisa menyejahterakan nelayan. “Nelayan bisa beli rumah, bisa menyekolahkan anak, bayar kuliah anak,” imbuhnya.

Akibat maraknya penangkapan BL semenjak tahun 2000-an, produksi lobster Indonesia menurun drastis. Indonesia hanya bisa mengekspor 300-500 ton lobster per tahunnya. Sangat ironis jikalau dibandingkan dengan Vietnam. Tidak punya BL sendiri, dengan membeli BL dari Indonesia dan negara lainnya, Vietnam bisa menjadi negara pengekspor lobster terdepan di Asia Tenggara.

Menteri Susi menyebut, memang secara umum, masyarakat Indonesia tidak mengonsumsi lobster sebab harganya yang mahal. Meskipun demikian, eksistensi lobster di perairan Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendorong perekonomian nelayan.

“Nelayan kita memang tidak makan lobster tetapi mereka jual dengan harga yang sangat tinggi,” tuturnya.

Tak hanya lobster, keberlangsungan ikan lainnya yang terancam punah mirip sidat maupun ikan-ikan yang umum ditemukan di perairan Indonesia juga harus dilindungi. Alasannya, perikanan merupakan komoditi kedua paling banyak diperdagangkan di dunia sesudah minyak dan gas sehingga menjadi aset besar bagi bangsa.

Oleh sebab itu, tidak boleh lagi ada illegal fishing berupa penangkapan ataupun penyelundupan yang dilarang. Menteri Susi meyakini, perikanan sebagai sumber daya alam yang sanggup diperbaharui akan semakin produktif bila dijaga dengan baik.

“Saya ingin mengapresiasi kolaborasi yang selama ini telah dilakukan oleh KKP dengan Bareskrim Polri, Angkatan Laut, dengan Aviation Security juga di bandara yang juga menjaga untuk tidak keluarnya barang-barang yang sudah kita lindungi. Semoga terus berkomitmen menjaga sumber daya alam ini untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” ucapnya.

“Negara ini perlu Anda semua dengan integritas, kejujuran, dan kesepakatan yang tinggi. Saya yakin Indonesia niscaya akan menjadi negara yang sangat hebat,” lanjutnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tim adonan dalam menggagalkan upaya penyelundupan BL, dalam kesempatan tersebut Menteri Susi juga menyerahkan “Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan”. Penghargaan tersebut diberikan kepada 16 orang dari Tentara Nasional Indonesia AL, Polri, dan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dinilai berjasa mencegah potensi kerugian negara.

Penerima penghargaan tersebut yakni:
1) Brigjen (Mar) Hermanto (Danlantamal III Jakarta);
2) Brigjen Pol. Muhammad Fadil Imran (Direktur Tipidter Bareskrim Polri);
3) Komisaris Besar Pol. M. Agung Budijono (Wadir Tipidter Bareskrim Polri);
4) Komisaris Besar Pol. Parlindungan Silitonga (Kasubdit IV Tipidter Bareskrim Polri);
5) Kolonel Laut (P) Golkariansyah (Danlanal Banten);
6) Letnan Kolonel Laut (P) M. Andri Wahyu Sudrajat (Danlanal Bengkulu);
7) Kolonel Laut (P) Sunar Solehudin (Danlanal Bandung);
8) Kolonel Laut (P) Albertus Agung Priyo Suseno (Danlanal Lampung);
9) Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo (Pasintel Lanal Batam);
10) Mayor Laut (P) M. Hariady (Pasintel Lanal Bandung);
11) Kapten (Mar) Ready Oktapriadi (Pasintel Lanal Banten);
12) Komisaris Besar Pol. Usman Hadi Pramono (Direktur Polair Polda Lampung);
13) Faik Fahmi (Direktur Utama PT. Angkasa Pura I);
14) Doni Subardono (Vice President of Airport Security Head Office PT. Angkasa Pura I);
15) I Made Sudiarta (Senior Manager Airport Security PT. Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar), dan;
16) I Nyoman Rus Sumara (Airport Security Investigation Team Leader PT. Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here