Senator Asal Papua Barat Minta Mendagri Evaluasi Otsus

0
7

Senator Asal Papua Barat Minta Mendagri Evaluasi Otsus
Senator atau anggota DPD dari Papua Barat, Filep Wamafma meminta pemerintah sentra melalui kementerian dalam negeri mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua dan Papua Barat. Menurut Filep, hal tersebut lebih penting dan prioritas dibandingkan planning pemerintah melaksanakan pemekaran wilayah di Tanah Papua.

Filep mengatakan, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 wacana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengatur bahwa pelaksanaan UU ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tamat tahun ke tiga setelah undang-undang ini berlaku.

“Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, maka pada 2003 Pemerintah sudah seharusnya melaksanakan penilaian UU tersebut,” kata Filep di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Filep, penyampaian hasil penilaian pelaksanaan otsus oleh pemerintah nantinya perlu disampaikan secara terbuka ke publik, khususnya masyarakat Papua Barat dan pemerintah daerah. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, berdasarkan Filep, seharusnya melaksanakan penilaian internal di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait implementasi UU Otonomi Khusus.

“Oleh lantaran itu, kami mendesak Mendagri mengubah birokrasi di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang Otonomi Khusus bagi Papua,” kata dia.

Filep mengatakan, Mendagri tidak perlu mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah tempat soal pelaksanaan otsus ini. Pasalnya, pemerintah tempat sesungguhnya telah bekerja secara maksimal tanpa ada payung aturan sebagai acuan dalam tata kelola otsus.

“Oleh lantaran itu, kelemahan implementasi UU Otsus Papua berada pada pemerintah pusat. Salah satu kegagalan implementasi Otsus Papua lantaran tidak ada perangkat serta sistem yang baku baik di tingkat sentra maupun di tingkat daerah,” terang dia.

BACA JUGA:  Belgia vs Rusia, Saling Incar Kemenangan

Filep menuturkan, secara politik pemerintah wajib mempertanggungjawabkan otsus di hadapan MPR, lantaran dasar pemberlakukan UU Otonomi Khusus Papua yakni Tap MPR Nomor VIII/MPR/2000 dan TAP MPR IV/MPR/1999.

“Momen ketika ini yang sempurna yakni adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap implementasi otsus di Papua dan Papua Barat,” kata dia.

Filep menilai bergotong-royong kebijakan pemerintah dalam hal ini percepatan membentuk pemekaran wilayah di Provinsi Papua merupakan sesuatu hal yang penting. Namun, berdasarkan dia, yang jauh lebih penting yakni melaksanakan penilaian pelaksanaan otsus.

“Kami menyadari sejarah pemberlakuan UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua barat tidaklah mudah. Karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban kebijakan berikutnya setelah adanya penilaian Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here