Larangan GM Hyundai Engineering Bepergian ke Luar Negeri Diperpanjang

0
6
Larangan GM Hyundai Engineering Bepergian ke Luar Negeri Diperpanjang
Larangan GM Hyundai Engineering Bepergian ke Luar Negeri Diperpanjang

Larangan GM Hyundai Engineering Bepergian ke Luar Negeri Diperpanjang
General Manager Hyundai Engineering and Construction, Herry Jung sepertinya harus menahan diri untuk bepergian ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memperpanjang masa larangan ke luar negeri terhadap Herry Jung dan Camat Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rita Susana.

Keduanya dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

“Dalam proses penyidikan, KPK mengirimkan surat ke Imigrasi untuk melaksanakan perpanjangan pelarangan ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (30/10/2019).

Herry Jung dan Rita Susana sebelumnya telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung semenjak 26 April 2019 atau dikala penyidikan kasus suap perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjerat Sunjaya masih berjalan.

Tak hanya Herry Jung dan Rita Susana, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin yang juga suami Rita bepergian ke luar negeri. Masa larangan bepergian ke luar negeri inj berlaku selama enam bulan ke depan terhitung semenjak 24 Oktober 2019. Dengan demikian, Herry Jung, Rita Susana maupun Mahmud Iing Tajudin tak mampu bepergian ke luar negeri setidaknya hingga April 2020.

“Perpanjangan pelarangan ke luar negeri dilakukan di tahap penyidikan kasus gratifikasi dengan tersangka SUN (Sunjaya), Bupati Cirebon periode 2014-2019 dengan jangka waktu selama enam bulan ke depan terhitung 24 Oktober 2019,” kata Febri.

KPK telah menjerat Sunjaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pembersihan uang (TPPU). Sunjaya diduga mencuci uang hasil dari suap dan gratifikasi yang diterimanya selama menjabat Bupati Cirebon periode 2014-2019. Salah satu, Sunjaya diduga mendapatkan Rp 6,04 miliar dari pihak Hyundai Engineering & Construction (HDEC) terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon.

HDEC merupakan satu dari tiga kontraktor utama dalam pembangunan proyek PLTU yang dimulai pada tahun 2016 tersebut. Fakta-fakta mengenai ajaran suap dari HDEC kepada Sunjaya ini telah mencuat dalam proses persidangan kasus suap perizinan yang menjerat Sunjaya sebelumnya.

Dalam persidangan terungkap uang itu dikucurkan oleh Herry Jung yang diserahkan kepada Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin, atas perintah Sunjaya. Bahkan, Sunjaya dan juru bicara dari kantor sentra Hyundai di Seoul mengakui mengenai transaksi suap terkait proyek PLTU Cirebon-2 tersebut. Meski demikian, KPK belum meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan dan memutuskan tersangka pemberi suap kepada Sunjaya terkait PLTU Cirebon 2.

Diketahui, KPK memutuskan mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka kasus dugaan suap tindak pidana pembersihan uang (TPPU). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus suap perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjerat Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tipikor Bandung menghukum Sunjaya dengan eksekusi 5 tahun pidana penjara sementara Gatot divonis 2 tahun 2 bulan pidana penjara.

BACA JUGA:  Della/Rizki Lalui Ujian Pertama

Dalam kasus TPPU ini, KPK menemukan sejumlah bukti dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh Sunjaya dan dugaan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hasil korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Selama menjabat sebagai Bupati Cirebon, Sunjaya diduga mendapatkan gratifikasi dan suap dari sejumlah pihak dengan nilai total Rp 51 miliar.

Secara rinci, Sunjaya mendapatkan suap sebesar Rp 6,04 miliar dari pihak Hyundai Engineeering & Construction (HDEC). Suap ini diberikan terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. Selain itu, Sunjaya juga diduga mendapatkan hadiah atau kesepakatan terkait perizinan properti di Cirebon sebesar Rp 4 miliar.

Tak hanya suap, selama menjabat sebagai Bupati Cirebon, Sunjaya diduga mendapatkan gratifikasi dengan total sekitar Rp 41,1 miliar dari sejumlah pihak. Gratifikasi yang diterima Sunjaya itu berasal dari pengusaha sebesar Rp 31,5 miliar terkait pengadaan barang dan jasa, dari ASN Pemkab Cirebon sekitar Rp 3,09 miliar terkait mutasi jabatan, dari setoran Kepala SKPD/OPD Pemkab Cirebon sekitar Rp 5,9 miliar, serta sekitar Rp 500 juta terkait perizinan galian.

Sunjaya selaku Bupati Cirebon juga tidak melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001.

Hasil suap dan gratifikasi yang diterima itu lalu ditempatkan di rekening nominee atas nama pihak lain namun dipakai untuk kepentingan Sunjaya. Tak hanya itu, Sunjaya memerintahkan bawahannya membeli tanah di Kecamatan Talun Cirebon semenjak tahun 2016 hingga 2018 senilai Rp 9 miliar. Transaksi itu dilakukan secara tunai dan kepemilikan diatasnamakan pihak lain.

Sunjaya juga memerintahkan bawahannya untuk membeli tujuh kendaraan yang diatasnamakan pihak lain, yaitu: Honda H-RV, B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi GS41. Perbuatan-perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here