PDI-P Tawarkan Bantuan Sisir Anggaran, Anies Tak Merespons

0
8
PDI-P Tawarkan Bantuan Sisir Anggaran, Anies Tak Merespons
PDI-P Tawarkan Bantuan Sisir Anggaran, Anies Tak Merespons

PDI-P Tawarkan Bantuan Sisir Anggaran, Anies Tak Merespons
Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ima Mahdiah mengatakan, fraksinya pernah menunjukkan perlindungan untuk menyisir anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun, hingga kini anjuran tersebut tidak bersambut.

Ima Mahdiah menceritakan, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), draft Rencana Kerja Pemda (RKPD) hingga KUA-PPAS sudah diunggah dalam situs resmi Pemprov DKI, apbd.jakarta.go.id.

Sehingga, DPRD DKI maupun publik mampu melihat anggaran yang diusulkan Pemprov DKI untuk diterapkan tahun depannya.

Berbeda di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Akses KUA-PPAS hingga satuan harga ketiga ditutup. Bahkan, DPRD DKI saja belum menerima anggaran hingga komponen anggaran.

“Jadi draft RKPD, kemudian tahun 2017 sudah KUA-PPAS. Ini kan kita masih mampu memonitor, publik juga mampu melihat. Sedangkan sekarang, kita sebagai dewan untuk ketika ini, belum dikasih,” kata Ima Mahdiah DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Sebetulnya, lanjut Ima Mahdiah, bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak mampu melaksanakan penyisiran anggaran, DPRD DKI siap membantu. Hal itu alasannya fungsi dewan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap anggaran daerah.

“Sebetulnya bila mereka tidak sanggup, kita bersama bagi-bagi kerjaan. Kan kita juga pengawas,” ujar Ima Mahdiah.

Diungkapkan lagi, ketika masa BTP, ada tim internal yang melaksanakan pengawasan dan penyisiran anggaran. Sehingga penyusunan anggaran benar-benar detail. Melihat di masa Anies Baswedan, tidak ada tim khusus untuk menyisir anggaran meski sudah ada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Fraksi PDI-P sempat menunjukkan perlindungan untuk menjadi tim penyisir anggaran. Namun, tak ada respons apa pun dari Anies Baswedan.

BACA JUGA:  Surya Paloh: Negara Demokrasi Perlu Proses Checks and Balances

“Tergantung eksekutifnya sih. Makanya kemarin kita juga menunjukkan ke Pak Anies. Kalau memang TGUPP tidak mampu menyisir, kita (Fraksi PDI-P) mampu bantuin untuk itu. Namun, belum ada tanggapan (dari Anies),” papar Ima Mahdiah.

Ditegaskan sekali lagi, transparansi anggaran sudah dilakukan BTP. Terlihat dari 2016, BTP sudah mengunggah dari draft RKPD hingga KUA-PPAS.

“Kalau zamannya bapak (BTP) sudah dari 2016. Artinya anggaran untuk 2017 sudah mulai diupload bahkan dari RKPD hingga KUA-PPAS,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here