Ketua DPRD Minta Anies Tak Salahkan Gubernur Sebelumnya

0
5
Ketua DPRD Minta Anies Tak Salahkan Gubernur Sebelumnya
Ketua DPRD Minta Anies Tak Salahkan Gubernur Sebelumnya

Ketua DPRD Minta Anies Tak Salahkan Gubernur Sebelumnya
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Dengan ditemukan adanya anggaran yang janggal, Anies Baswedan seharusnya mengoreksi dirinya sendiri.

“Jadi, kita minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda. Saya bahwasanya hingga hari ini belum menerima KUA-PPAS DKI 2020 yang direvisi Pak Anies,” kata Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI, Kamis (31/10/2019).

Saat pemerintahan sebelumnya, lanjut Prasetio, DPRD DKI sering diajak berdiskusi dalam penyusunan anggaran. Karena sistem e-budgeting tidak mampu diubah sembarangan. Pasalnya, yang memegang kata kunci atau password sistem tersebut ialah Gubernur DKI dan Tim Anggaran Pemda (TAPD) DKI.

“Karena e-budgeting niscaya enggak mampu di otak-atik. Karena jikalau sudah dikunci, hal-hal negatif jikalau sudah masuk enggak mampu keluar. Tapi jikalau buka kata kunci itu bisa, Pak Gubernur dan TAPD,” ujar Prasetio Edi Marsudi.

Dengan adanya temuan anggaran yang janggal dan aneh, Prasetio mempertanyakan kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI yang menjadi ujung tombak dalam perencanaan anggaran pembangunan. “Terus Bappedanya bagaimana? Ini semua masih ada di ranah Bappeda. Belum masuk ke Banggar besar juga,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menunjukkan apresiasi kepada anggota DPRD DKI yang sangat teliti dalam mengoreksi anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020.

“Di komisi pun, saya mengapresiasi teman-teman dewan yang kini itu sangat koreksi sekali. Yang penting masyarakat mampu mencicipi anggaran dalam APBD DKI,” tuturnya.

Prasetio kembali membandingkan masa gubernur-gubernur sebelumnya. Meski hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran kawasan di DKI menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi terlihat sekali laju pembangunan di Ibu Kota.

BACA JUGA:  Kunjungan ke Taput, Jaket Lambang Garuda Presiden Jokowi Kaprikornus Sorotan

“Kenapa sekarang, meskipun WTP tapi selalu defisit. Silpa kemarin mana? Ayo kita kerja sama. Ajak ngobrol lah. Kita duduk bareng untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” paparnya.

Prasetio juga mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Seharusnya, tim ini mampu membantu Anies Baswedan dalam melaksanakan penyisiran anggaran sebelum rancangan KUA-PPAS DKI 2020 ditandatangani dan dikirimkan ke DPRD DKI.

“Makanya TGUPP sebanyak itu, dimana dia? Jangan dijadikan TGUPP ini hanya menyeramkan SKPD. Mereka jadi enggak kerja. Jangan menyeramkan untuk kerja yang baik. Makara ketakutan mereka. Panggil SKPD, jelaskan mana prioritas dan tidak prioritas. Pandangan saya, TGUPP enggak mengerti tugasnya apa. Mereka itu TGUPP, bukan tim untuk nakut-nakutin (SKPD),” tandas Prasetio Edi Marsudi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here