Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law

0
6
Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law
Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law

Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus Law
Pemerintah sedang menyusun sejumlah hukum dan kebijakan yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang-tindih dalam bidang ekonomi atau banyak sekali hukum yang terlalu banyak mengatur satu hal mampu disatukan dalam sebuah UU.

“Kami sedang menyiapkan beberapa hal yang dimasukkan dalam omnibus law,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan salah satu dilema yang akan dimasukkan dalam omnibus law ialah kebijakan mengurangi impor elpiji. Alasannya, ‎salah satu impor terbesar Indonesia dikala ini ialah elpiji.

Dalam konteks ini, pemerintah ingin produksi dimethyl ether sebagai substitusi elpiji. ‎Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada perubahan kebijakan atau undang-undang (UU). Dalam UU harus ditetapkan bahwa untuk gasifikasi tidak dikenakan beban pemanis untuk domestic market obligation.

“Ini akan dimasukkan dalam omnibus law,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Masalah lain yang akan masuk omnibus law ialah terkait ‎penurunan pajak.‎ Pemerintah akan memberi insentif pajak bagi pelaku usaha. Kebijakan itu diambil di tengah perekonomian dunia yang lesu dan lambat pertumbuhannya.

“Dengan insentif dibutuhkan mampu digunakanan perluasan ekonomi. Nah dengan perluasan dibutuhkan basis pajaknya meningkat. Makara upayanya ialah memperluas basis pajak,” terperinci Airlangga yang akan kembali menjadi calon ketum pada Munas Golkar tanggal 4-6 Desember mendatang.

Selain pajak, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan dalam investasi. Prinsipnya ialah mendorong sisi faktual (positiveness) dari investasi. Hal itu untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan sehingga pengangguran terus berkurang.

“Ke depan kita memperbaiki iklim investasi dan mendorong positiveness yaitu prioritas terhadap investasi. Ini juga yang disiapkan melalui omnibus law,” tutup Airlangga.

BACA JUGA:  Indonesia Belajar dari Thailand soal Tarif Ojek Daring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here