Menteri BUMN Diminta Singkirkan Ormas di PT Garuda Indonesia

0
1
Menteri BUMN Diminta Singkirkan Ormas di PT Garuda Indonesia
Menteri BUMN Diminta Singkirkan Ormas di PT Garuda Indonesia

Menteri BUMN Diminta Singkirkan Ormas di PT Garuda Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dinilai tertipu oleh sejumlah anggota awak kabin Indonesia yang mengaku bergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) ketika mereka mendatangi Kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Padahal para awak kabin yang diketuai Zaenal Multaqin itu bukan tergabung dalam Ikagi yang merupakan serikat pekerja, melainkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berjulukan Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia, yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 3 Mei 2016.

“Kami menyayangkan Pak Menteri tidak teliti. Masa Ormas mengaku serikat pekerja. Tetapi kami berharap, Pak Menteri higienis Ormas di PT Garuda Indonesia,” kata Ketua Umum Ikagi, Achmad Haeruman, kepada Beritasatu.com, Senin (23/12/2019) pagi.

Karena mereka Ormas, kata Achmad, itu berarti mereka melanggar Pasal 87 UU 19 Tahun 2003 tengang BUMN. Pasal 87 (1) UU BUMN menyebutkan,”Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan,pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannyaditetapkan berdasarkanperjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Pasal 87 ayat (2) menyebutkan,”Karyawan BUMN mampu membentuk serikat pekerja sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 87 ayat (3) berbunyi,”Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja”. “Dari suara pasal tersebut terang bahwa pekerja BUMN dihentikan membentuk Ormas,” kata dia.

Achmad menegaskan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hanya mempunyai tiga Serikat Pekerja (SP), yaitu, pertama, Asosiasi Pilot Garuda dipimpin oleh Captain Bintang H. Kedua, Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) yang diketuai oleh Ahmad Irfan Nasution. Ketiga, Ikagi, yang diketuai oleh Achmad Haeruman.

Achmad menegaskan, Zaenal dkk memanfaatkan memanfaatkan permasalahan di PT Garuda Indonesia terutama Dirut perusahaan plat merah itu diberhentikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir untuk kepentingan langsung atau kelompok.

“Mereka menumpang tenar dengan dengan organisasi yang melanggar aturan di atas permasalahan yang menimpa Garuda Indonesia,” kata dia. “Ikagi yang saya pimpin telah secara resmi bergabung di dalam Sekretariat Bersama (Sekber) yang beranggotakan APG, Sekarga, Ikagi,” kata dia.

Menurut Achmad, Zaenal Mutaqin mendaftarkan organisasi awak kabin sebagai organisasi perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM itu berarti ia menciptakan organisasi awak Kabin Garuda Indonesia sebagai Ormas yang berbadan aturan sebagaimana dijelaskan UU 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Ini kan melanggar UU 21 Tahun 2000 perihal Serikat Pekerja / Serikat Buruh,” kata dia.

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Ormas menyebutkan, Ormas yaitu organisasi yang didirikan dan dibuat oleh masyarakat secara sukarela menurut kesamaaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, acara dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarakan Pancasila.

BACA JUGA:  Olympic House Simbol Persaudaraan Antar Bangsa di Dunia

Pasal 10 UU Ormas menyebutkan, pertama, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mampu berbentuk tubuh aturan atau tidak berbadan hukum. Kedua, Ormas sebagaimana dimakud pada ayat (1) mampu berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 11 UU Ormas menyebutkan, pertama, Ormas berbadan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) karakter a mampu berbentuk, perkumpulan atau yayasan. Kedua, Ormas berbadan aturan perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter a didirikan berbasis anggota.

Pasal 12 Ayat (2) UU Ormas menyebutkan, akreditasi sebagai tubuh aturan perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aturan dan Hak Asasai Manusia, Pasal 12 ayat (1) karakter e UU Ormas menyebutkan, persyaratan perkumpulan salah satunya mempunyai : NPWP atas nama perkumpulan
Pasal 21 UU Ormas menyebutkan kewajiban Ormas ada 6 dan di sini tidak ada kewajibannya menciptakan Perjanjan Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha. “Jadi Ormas berbadan aturan disebut Perkumpulan yang didirikan berbasis anggota dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM wajib mempunyai NPWP,” kata dia.

Dokumen yang dimiliki Beritasatu.com yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia dengan Akta 40 tanggal 26 April 2016, Pendirian Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia disahkan tanggal 3 Mei 2015 oleh Kemkumham dengan No : AHU 0052886.AH.01.07.2016.

Achmad menegaskan, hingga ketika ini Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia belum pernah diakui di dalam lingkungan PT. Garuda Indonesia. Achmad juga menyayangkan Zaenal yang kadang mengaku sebagai Ketua Ikagi namun terkadang mengaku Ketua Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia.

Zaenal Mutaqin ketika ditanya apa benar ia bukan Ketua Ikagi tetapi Ketua Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia hanya menjawab dengan singkat, silahkan proses secara hukum. Zaenal juga tidak menjelaskan lebih jauh soal pernyataan yang tindakannya memanfaatkan permasalahan di Garuda Indonesia untuk kepentingan langsung atau kelompok.

Sebelumnya Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, mengatakan, Serikat Pekerja tidak mampu merangkap menjadi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berjulukan perkumpulan. “Oleh alasannya itu, Ikagi yang dipimpin Zaenal merupakan Ikagi ilegal alias abal-abal,” kata dia.

Timboel mengatakan, sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 perihal Serikat Pekerja Serikat bahwa Serikat Pekerja (SP) bukan organisasi yang berbadan aturan dan hanya dicatatkan di dinas ketenagakerjaan atau suku dinas ketenagakerjaan setempat.

Bunyi Pasal 18 ayat (1) UU tersebut yaitu “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here